Telp / Fax : 0541-661350

Jl. Pahlawan Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016

Oleh: ADMIN | 2016-08-11

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan Pelayanan Publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik.
Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia
Keberadaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan kewajiban badan publik dalam menyediakan serta melayani informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 28 Tahun 2013 dan Nomor 10 tahun 2014, serta Keputusan Bupati Nomor :19/SK-BUP/HK/2014, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertujuan untuk :

  1. Meningkatkan Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
  2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik.
  3. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
  4. Memberikan standar bagi Badan Publik dilingkungan pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang cepat, tepat, dan sederhana.
  5. Terselenggaranya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan keterbukaan akses publik terhadap pelayanan, diharapkan Badan Publik atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian akan dapat mempercepat perwujudan Pemerintah yang baik. Hal ini merupakan salah satu upaya strategis dalam mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

 

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik yang tersedia di PPID Kabupaten Kutai Kartanegara.

§  Desk Informasi Publik.

Dalam rangka memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, PPID menyediakan Desk Informasi yang dilengkapi dengan :

§  Meja Front Desk

§  Komputer

§  Kursi Tamu

§  Formulir permintaan, penolakan, keberatan, laporan, dan tanda bukti informasi publik.

§  Ruang Publik Akses Internet.

§  Penyedia Informasi Publik melalui Website kutaikartanegarakab.go.id, dimana didalamanya terdapat subdomain PPID, LPSE, Transparasi Pengelolaan Anggaran Daerah dan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

§  Selain Website, pemohon juga dapat mengajukam permohonan melalui :

§  E-Mail                : diskominfo@kutaikartanegarakab.go.id

§  Telepon/Fax       : (0541) 661350

Pelayanan Informasi Publik pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melibatkan seluru Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dimana pada setiap SKPD diharapkan akan membentuk PPID Pembantu yang bertanggunga jawab dalam pelayanan informasi.


III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.

  • Pelayanan Informasi Publik

Waktu pelayanan informasi Senin s.d Jumat pada hari kerja :

Senin-Kamis

:

09.00 – 15.00 Wita

Istirahat

:

12.00 – 1300  Wita

Jumat

:

09.00 – 15.00 Wita

Istirahat

:

11.00 – 13.30 Wita

  • Pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah  18 Orang/Organisasi/LSM

§  18 Permintaan

§  16 Dikabulkan

§  01 Diproses

§  01 Ditolak

 

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

No

Tanggal/
Bulan

Informasi Publik

Dipenuhi

Ditolak

Diproses

Waktu

Ket.

Pemohon

Permintaan

Jam

Menit

Hari

1

04 Februari 2015

DPC-LIDIK KUKAR

Permohonan Informasi Publik

V

-

-

-

-

-

Belum dikuasai

2

09 Februari 2015

DPC-LIDIK KUKAR

Permohonan Informasi Publik

V

-

-

-

-

-

Belum dikuasai

3

17 Februari 2015

DPC-LIDIK KUKAR

Permohonan Informasi Publik

V

-

-

-

-

-

Belum dikuasai

4

23 Februari 2015

DPC-LIDIK KUKAR

Keberatan

V

-

-

-

-

-

Berkala

5

23 Februari 2015

DPC-LIDIK KUKAR

Keberatan

V

-

-

-

-

-

Serta merta

6

23 Maret 2015

RSUD.A.M. Parikesit Kukar

Permohonan Informasi Publik

V

-

-

-

-

-

Setiap saat

7

15 April 2015

DPC-LIDIK KUKAR

Permohonan Audit dan Permohonan Informasi Publik

V

-

-

-

-

-

Setiap saat

8

15 April 2015

DPC-LIDIK KUKAR

Permohonan Audit dan Permohonan Infomrasi Publik

V

-

-

-

-

-

Belum dikuasai

9

04 Mei 2015

DPC-LIDIK KUKAR

Klarifikasi,sekaligus Permohonan Informasi Publik

V

-

-

-

-

-

Setiap saat

10

19 Nopember 2015

DPC-LIDIK KUKAR

Permohonan Informasi Publik

V

-

-

-

-

-

Setiap saat

11

23 Desember 2015

DPC-LIDIK KUKAR

Permohonan Informasi Publik

V

-

-

-

-

-

Setiap saat

 

 

IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Jumlah keberatan yang disampaikan ke atasan Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) sebanyak 4 (empat) kasus. Tanggapan terhadap keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi telah dijawab secara langsung atau melalui mediasi dan memenuhi sebagian permohonan pemohon sesuai Undang-Undang yang berlaku.

No.

Jumlah Keberatan

Tanggapan
Keberatan

Permohonan
Penyelesaian Sengketa

Hasil Sengketa

Gugatan Kepengadilan

Hasil Keputusan Pengadilan

Keterangan

 

 

 

 

Mediasi

Ajudikasi

 

 

 

1.

1

Sudah

Dinas Pertambangan dan Energi

-

v

-

-

Kasasi

 

 

 

REKAPITULASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

 V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Dinamika Permintaan informasi publik yang masuk ke PPID Kabupaten Kutai Kartanegara bervariasi, baik yang dilakukan oleh individu/perorangan maupun Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau perkumpulan/kelompok orang mengalami beberapa kendala antara lain :

  1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengingat waktu yang disediakan untuk menjawab permintaan informasi sangat terbatas sesuai Undang-Undang.
  2. Sulitnya memperoleh informasi dari SKPD terkait (sesuai permohonan informasi publik).

Adanya keraguan dari SKPD penghasil informasi, ketika PPID Kabupaten meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara masyarakat, baik individu maupun kelompok semakin kritis terhadap pembangunan yang ada diwilayan masing-masing.

 

VI. Rekomendasi

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu diperhatikan antara lain :

  1. Meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dapat mempercepat pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada pemohon informasi/masyarakat, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
  2. Memberikan pemahaman kepada SKPD penghasil informasi publik bahwa informasi yang dimohon oleh pemohon informasi akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, untuk kepentingan sesuai yang dimohonkan dan apabila tidak sesuai pemohon dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008.

 

Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kabupaten Kutai Kartanegara