Telp / Fax : 0541-661350

Jl. Pahlawan Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara

Daftar Informasi Publik 2016

Oleh: ADMIN | 2017-01-03

Daftar Informasi Publik 2016

A. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Informasi tentang profil Badan Publik

1. Kedudukan domisili beserta alamat lengkap

2. Ruang lingkup kegiatan

3. Visi dan misi

4. Maksud dan tujuan

5. Struktur organisasi

6. Gambaran umum setiap satuan kerja

7. Profil singkat pejabat struktural

  • Nama; Nomor telepon dan sarana komunikasi satuan unit kerja yang bisa dihubungi;
  • Alamat unit/satuan kerja pejabat;
  • Laporan harta kekayaan bagi yang wajib melaksanakannya;
  • Latar belakang pendidikan;
  • Penghargaan yang pernah diterima
  • Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik

8. Nama program dan kegiatan;

9. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;

10. Target dan/atau capaian program serta kegiatan;

11. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;

12. Anggaran program dan kegiatan yan gmeliputi sumber dan jumlah;

  • Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi informasi mengenai Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan dokumen anggaran lainnya.

13. Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik

  • Yang dimaksud dengan agenda penting terkait pelaksaan tugas Badan Publik misalnya: proses perencanaan program, proses pembuatan anggaran, agenda dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan serat waktu untuk memberi masukan, agenda dan proses pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, pembuatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), waktu distribusi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), agenda sidang pada tiap tingkatan peradilan

14. Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat;

  • Yang dimaksud dengan informasi khusus tentang program atau kegiatan Badan Publik yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat misalnya hak masyarakat atas beras miskin, Bantuan Operasinal Sekolah, Asuransi Kesehatan bagi masyarakat miskin, atau dana khusus bagi peternak/petani di suatu daerah.

15. Informasi tentang penerimaan calon pegawai Badan Publik Negara, meliputi

  • Pengumuman penerimaan pegawai di lingkungan Badan Publik;
  • Pengumuman tata cara pendaftaran pegawai di lingkungan Badan Publik;
  • Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai;
  • Daftar posisi yang disediakan, jumlah formasi yang dibutuhkan, tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasi;
  • Komponen dna standar nilai kelulusan pegawai;
  • Daftar calon pegawai yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari sutau tahap dan daftar pegawai yang diterima;
  • Hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi penerimaan pegawai yang diikutinya.

16. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Badan Publik yang menyelenggarakan pendidikan untuk umum, Informasi tentang penerimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan, sekurang-kurangnya meliputi:

  • Pengumuman penrimaan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;
  • Pengumuman tata cara pendaftaran peserta didik dalam
  • Setiap lembaga pendidikan;
  • Pengumuman biaya yang dibutuhkan berkaitan dengan penerimaan pegawai;
  • Jumlah kursi yang tersedia , tahapan seleksi, serta persyaratan dan kualifikasinya;
  • Komponen dan standar nilai kelulusan peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan;
  • Daftar calon peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang telah lulus seleksi pada tahap tertentu dalam hal seleksi lebih dari satu tahap dan daftar peserta didik dalam setiap lembaga pendidikan yang diterima.

17. Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya, yang sekurang-kurangnya berisi:

  • Penilaian kinerja Badan Publik yang digambarkan dengan capaian dalam target yang ditetapkan dalam tahun tersebut;
  • Efisiensi dana yang dicapai;
  • Dukungan sumber dayamanusia dan anggaran untuk mencapai taget tertentu dalam kurun waktu satu tahun ke depan;
  • Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan;
  • Laporan umumm dan keuangan tahunan Badan Publik terkait;
  • Informasi lain yang menggambarkan akuntabilitas program dan/atau kegiatan; 12
  • Data statitik tentang kegiatan bila ada

18. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

  • Rencana dan laporan realisasi anggaran;
  • Neraca
  • Laporan arus kas dan cataatn atas laporan keuangan yang disusun sesuai denga standar akutansi yang berlaku;
  • Daftar aset dan investasi.

19. Ringkasan laporan akses informasi publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas;

  • Jumlah permintaan informasi yang diterima;
  • Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi;
  • Jumlah permintaan informasi yang di kabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang di tolak;
  • Alasan penolakan informasi

20. Informasi tentang peraturan dan/atau keputusan yang mengikat publik yang dikeluarkan Oleh badan publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan, keputusan, dan/atau ketetapan

      Yang sedang dalam proses pembuatan ;

  • Daftar dokumen pendukung yang digunakan dalam proses perumusan;
  • Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah di sahkan atau ditetapkan.

 

21. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara penyelesaian sengketa informasi;

22. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari badan publik yang bersangkutan;

23. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan pubik

 

B. Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta

 

24. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;

25. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;

26. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;

27. Informasi tentang jenis, pesebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;

28. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; atau

29. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

 

C. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas;

30. Dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

31. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

32. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

33. Rancangan peratuan, keputusan atau kebijakan tersebut

34. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut

35. Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah di tertibkan;

36. Seluruh informasi lengkap yang wajib di sediakan dan di umumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;

 

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:

37. Pedoman pengelolahaan organisasi administrasi, personil dan keuangan

38. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sangsi berat yang pernah di terima

39. Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara kusus unit pelaksanaan teknis serta laporan keuangannya

40. Data statistik yang dibuat dan dikelolah oleh badan publik;

41. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

42. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

43. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan atau tidak dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penaatan izin yang di berikan;

44. Data perbendaharaan atau inventaris;

45. Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;

46. Agenda kerja pimpinan satuan kerja;

47. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan praserana layanan informasi Publik yang dimiliki berserta kondisinya sumber daya manusia yang menangani layanan informasi Publik berserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi Publik berserta laporan pengunaannya;

48. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;

49. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang di laporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;

50. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan;

51. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mikanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

52. Informasi tentang standar pengunaan informasi sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 bagi penerima izin dan/atau penerima pembagian kerja;

53. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.