Telp / Fax : 0541-661350

Jl. Pahlawan Bukit Biru, Tenggarong, Kutai Kartanegara

Izin & Layanan

Setiap Penyelenggara  Badan Publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing harus memiliki Standar Pelayanan yang berkaitan dengan prosedur dan waktu, sebagai ukuran baku dalam   penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima pelayanan   Informasi.

1.      Operasional Pelayanan Informasi Publik

 

Untuk melaksanakan pelayanan informasi perlu didukung oleh :

  1. Front Office dan Back Office yang baik.

·         Front Office meliputi :

§  Desk Layanan Langsung

§  Desk Layanan Melalui Media

·         Back Office meliputi :

§  Bidang Pengelolaan Informasi

§  Bidang Dokumentasi dan Arsip

§  Bidang Layanan Informasi Publik

§  Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

 

2.      Desk Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon / pengguna informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik Melakukan layanan langsung dan layanan melalui media, antara lain menggunakan     telepon, Fax, email, dan  website sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

 

3.      Waktu Layanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara manyelenggarakan Pelayanan Informasi Publik pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.

Senin  -  Kamis      : 09.00 – 15.00 WITA

Istirahat                 : 12.00 -  13.00 WITA

Jumat                     : 09.00 -  15.00 WITA

Istirahat                 : 11.00 -  13.00 WITA

 

4.      Mekanisme Permohonan Informasi Publik      

        

A.    Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna infromasi yang masih berlaku.

B.     Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.

C.     Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.

D.    Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

E.     Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

F.      Membukukan dan mencatat.

 

5.      Jangka Waktu Penyelesaian

 

A.    Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

B.    Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh ) hari kerja sejak diterima permintaan, PPID akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh ) hari kerja.

C.    Penyampaian, pendistribusian atau penyerahan in formasi publik kepada pemohon informasi publik dapat dilakukan secara/melalui;  langsung, website atau email, telepon atau fax, jasa pos.

D.   Jika permohonan informasi diterima, maka dalam surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau data tertulis, serta biaya apabila dibutuhkan untuk keperluan penggandaan atau perekaman. Apabila permintaan informasi ditolak, maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan penolakan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

 

6.      Biaya / Tarif

 

PPID menyediakan informasi publik secara gratis ( tidak dipungut biaya ), sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/foto copy sendiri dengan didampingi  petugas PPID atau menyediakan CD /DVD kosong atau Flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

 

7.      Kompetensi Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

 

PPID dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon / pengguna informasi publik dibantu oleh Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, dan Pranata Komputer. Untuk petugas pada desk layanan informasi publik diutamakan yang memiliki kompetensi dibidang pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.

 

8.      Laporan Operasional Layanan Informasi Publik

 

Pengelolaan hasil transaksi penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pembuatan laporan harian pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik. Petugas pelayanan informasi publik setiap hari membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik disampaikan kepada Bidang Pelayanan Informasi. Bidang Pelayanan Informasi membuat laporan bulanan hasil pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik untuk disampaikan kepada PPID Kbupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya PPID Kabupaten Kutai Kartanegara setiap bulan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku atasan PPID Kabupaten. Laporan tersebut memuat informasi mengenai permintaan informasi publik yang sudah dipenuhi, tindak lanjut dari permintaan  yang belum dipenuhi, penolakan permin taan informasi publik disertai dengan alasan penolakannya dan waktu diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan pemohon informasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

 

9.      Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik   

 

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan berikut :

 

A.    Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam fasal 17 Undang – undang  RI Nomor 14 Tahun 2008.

B.    Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam fasal 9 Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008

C.    Tidak ditanggapinya permintaan informasi

D.    Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

E.    Tidak dipenuhinya pemintaan informasi

F.     Pengenaan biaya yang tidak wajar dan / atau

G.    Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 14 Tahun 2008